Politik Tandingan dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Kata tandingan dalam kancah politik Indonesia saat ini menjadi sebuah tren yang sering diperbincangkan. Betapa tidak, karena banyak institusi, organisasi, bahkan lembaga negara ramai-ramai menerapkan politik tandingan. Seperti PSSI, DPR, Gubernur DKI, PPP dan Partai Golkar. Meskipun untuk yang terakhir kita sebut masih mewacanakan.

Politik tandingan sendiri mulai marak dikenal masyarakat ketika terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Akibat dari perebutan kekuasaan di PSSI maka muncullah dua liga (ISL dan IPL), berdiri klub-klub tandingan sebagai efek dukung-mendukung ketua PSSI. Namun, konflik tersebut sekarang sudah dapat terselesaikan dengan mengakomodir semua kepentingan dan kembali pada aturan awal serta petunjuk FIFA.

Ditubuh lembaga terhormat seperti DPR pun ternyata tidak lepas dari kisruh politik sehingga memaksa sebagian anggotanya mendeklarasikan DPR tandingan. Munculnya DPR tandingan tidak lepas dari perebutan kekuasaan di DPR oleh dua koalisi di DPR yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KMP merupakan koalisi partai yang pada Pemiilihan Presiden 2014 mendukung Prabowo-Hatta. KMP terdiri dari partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP. Sedangkan KIH merupakan partai pendukung Jokowi-JK yang pada akhirnya memenangkan Pemilu diantaranya PDIP, Partai Nasdem, PKB, Hanura.

Sebagai partai yang kalah dalam Pilpres maka KMP perlu memposisikan diri sebagai partai pengawal kebijakan pemerintah yang senantiasa mengkritisi pemerintah. Untuk bisa mengawal pemerintahan secara efektif tentu KMP merasa menguasai kursi-kursi penting di DPR. Hal inilah yang membuat KIH merasa pelaksanaan demokrasi di DPR kurang demokratis karena segala keputusan diambil dengan voting yang tentu saja dimenangkan oleh KMP. Prinsip musyawarah di sidang-sidang DPR untuk membahas pimpinan DPR sampai fraksi ditiadakan. Rentetan kekecewaan KIH akhirnya dilampiaskan dengan membentuk DPR tandingan.

Kekacauan politik DPR tentu sangat merugikan bagi pemerintah dan rakyat Indonsia sendiri karena kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan banyak yang terbengkalai. Untuk mengatasi kekisruhan tersebut akhirnya tokoh-tokoh politik dari dua koalisi mengadakan pertemuan dan berhasil memecahkan kebuntuhan di DPR.

Politik tandingan yang baru-baru ini terjadi adalah deklarasi Gubernur DKI tandingan oleh beberapa ormas seperti FPI (Front Pembela Islam) dan FBR (Forum Betawi Rembug). Beberapa ormas menolak gubernur yang sah saat ini Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dan menggantinya dengan Fahrurrozi Ishak. Banyak hal yang menjadi alasan penolakan terhadap Ahok diantaranya karena latar belakang agama, dan juga sikap Ahok yang tempramental dalam memimpin Jakarta.

Pada saat deklarasi Rozi menyatakan menerima menjadi Gubernur DKI dan membuat pernyataan  "Kalau ada yang mengaku sebagai Gubernur DKI Jakarta dan datang ke kampung-kampung, warga harus menolaknya. Karena gubernur rakyat Jakarta yang sah ialah Fahrurrozi Ishak," (dikutip dari tempo.co.id). Namun, deklarasi Gubernur DKI tandingan ditanggapi dengan dingin dan santai oleh Ahok. Seperti disampaikan oleh tempo.co.id, Meski diancam dilengserkan, Ahok mengaku tak mengkhawatirkan ancaman tersebut. Alasannya, jabatan gubernur yang diembannya saat ini sudah berkekuatan hukum. Sebaliknya, aksi FPI untuk menyingkirkan Ahok dari Jakarta tergolong melawan konstitusi.

Tren politik tandingan di Indonesia tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila dan dapat mengkhawatirkan keberlangsungan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Munculnya pemimpin tandingan dalam berbagai organisasi karena apa yang mereka harapkan dalam organisasi terebut tidak terakomodir sehingga menimbulkan kekecewaan dan muncullah pemimpin tandingan dalam politik Indonesia. Politik tandingan menimbulkan kelompok-kelompok baru dan menjadikan masyarakat terpecah-belah. Kenyamanan masyarakat dalam melakasanakan akitivas sehari-hari pun akan terganggu karena muncul rasa was-was terhadap kemanan lingkungan yang biasanya ketika konflik akan diikuti gesekan fisik antar kelompok.

Demokrasi Pancasila pada hakekatnya pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsipnya segala kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip muswayarah mufakat. Pelaksanaan musyawarah mufakat akan membawa pada keputusan yang lebih bijak dan bisa mengakomodir kepentingan semua kelompok. Ketika kepentingan semua kelompok terakomodir tentu tidak akan muncul pemimpin-pemimpin tandingan.

Untuk itu, mari kita kembali pada kearifan lokal kita yaitu Pancasila. Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi negara yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam berpolitik. Mari kita kembali pada politik Pancasila yaitu politik yang santun, yang beradab, tidak menghina dan melecehkan yang berbeda, mengedepankan musyawarah mufakat dan tentunya berupaya menjaga persatuan dan kesatuan.

Jayalah Indonesia!!!

Pesta Masyarakat Kudus

Akhir-akhir ini tampak pemandangan yang ramai di Kabupaten Kudus. Keramaian terutama terlihat dari adanya gambar-gambar tokoh dan partai politik. Disepanjang jalan, perempatan, ataupun tempat-tempat strategis pasti kita jumpai atribut-atribut berwarna-warni dengan slogan dan ajakan yang bermacam-macam. Hal ini tidak lain dalam rangka menyambut PESTA RAKYAT KUDUS atau pemilihan Bupati Kudus untuk periode 2013 - 2018.

Hajatan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kudus rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2013 bersamaan juga dengan Pilkada Jateng. Pilkada bersama ini (Provinsi dan Kabupaten) akan membuat pesta masyarakat Kudus semakin meriah.

Nasib Kabupaten Kudus kedepan akan ditentukan dalam Pilkada ini setidaknya untuk 5 tahun mendatang. Untuk itu, masyarakat Kudus diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dan memilih calon yang benar-benar dapat mengemban amanat masyarakat.

Dalam Pilkada 2013 ini, ada 5 pasangan calon yang akan berjuang unyuk menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Berikut adalah para calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus sesuai dengan nomor urutnya:
1. HM. Tamzil - Asyrofi
2. Badri Hutomo - Sofyan Hadi
3. Erdi Nurkito - Anang Fahmi
4. Mustofa - Abdul Hamid
5. Budiyono - Sakiran

Gegap Gempita Pesta Rakyat 2014

Gegap gempita pesta demokrasi Indonesia sudah terasa.  Meskipun pelaksanaannya masih 1 tahun lagi tepatnya pada tanggal 9 April 2014, ternyata gelegarnya sudah mulai kita rasakan tepatnya ketika KPU menetapkan 10 partai yang lolos verifikasi peserta pemilu pada tanggal 8 Januari 2013.

Aroma pemilu pun semakin terasa ketika pada tanggal 14 Januari 2013 KPU melakukan pengundian nomor urut partai politik. Berikut adalah nomor urut partai politik pada pemilu 2014 mendatang:

Nomor urut 1: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) 
Nomor urut 2: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor urut 3: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Nomor urut 4: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Nomor urut 5: Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
Nomor urut 6: Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) 
Nomor urut 7: Partai Demokrat
Nomor urut 8: Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor urut 9: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nomor urut 10: Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

Nomor urut partai ini disikapi beragam oleh berbagai partai politik. Tentunya semua berharap ini menjadi nomor keberuntungan. Parpol pun tentu akan berusaha menyiapkan makna-makna yang bisa dikaitkan dengan nomor urut parpol.

Pada tahaapan selanjutnya KPU mempersilahkan partai peserta pemilu untuk melakukan kampanye yang dimulai tanggal 11 Januari 2013 sampai tanggal 5 April 2014. Namun, untuk kampanye yang melibatkan massa banyak (rapat umum) baru akan dimulai pada 16 Maret sampai 5 April 2014 .

Menyambut pesta rakyat pada tahun 2014 maka sudah selayaknya kita selektif terhadap partai peserta pemilu dengan melihat visi misi yang diusungnya. Apalagi pemilu 2014 hanya diikuti oleh 10 partai sehingga memudahkan rakyat dalam memilih.

Tidak zamannya rakyat Indonesia memilih karena ada iming-iming uang atau materi lain. Rakyat harus lebih dewasa dalam memilih karena akan menentukan nasib bangsa ke depan. Harapannya, pada pemilu 2014 akan dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi sehingga dapat meraih cita-cita negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

RESHUFFLE KABINET, Bisakah mendongkrak Popularitas SBY? Oleh Khoirul Annas, S.Pd

RESHUFFLE KABINET, Bisakah mendongkrak Popularitas SBY?

Oleh Khoirul Annas, S.Pd

Isu cabinet mulai menyeruak akhir-akhir ini setelah banyak sekali nama-nama menteri yang dianggap tidak lagi produktif. Apalagi ditambah beberapa menteri yang namanya tersangkut dengan kasus korupsi.  Jelas isu korupsi yang menimpa beberapa kementrian akan lebih menenggelamkan polpularitas dan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum ada isu itu pun sebenarnya tingkat popularitas SBY sudah menurun yang disebabkan karena badai century, mafia pajak dan mafia hukum.

Belakangan sama-sama kita ketahui, orang-orang dekat SBY pun juga ikut bermain-main dalam korupsi seperti bendahara umum partai demokrat Nazarrudin. Dan parahnya Nazarrudin pun tidak ingin disalahkan sendiri tetapi juga mengungkapkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menyeret teman-temannya di Demokrat bahkan sampai ketua umum partai demokrat.  Partai democrat merupakan partai yang didirikan oleh SBY dan juga partai pendukung utama dalam pemerintahan  SBY sehingga wajar jika permasalahan yang menimpa kader dan orang-orang dekatnya juga bisa menjatuhkan nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI.

Dari segi kementrianpun sama, banyak menteri kabinet Indonesia bersatu jilid II dianggap memiliki raport merah seperti menteri perhubungan, menteri tenaga kerja, menteri percepatan daerah tertinggal, dan beberapa menteri lain. Kinerja kurang maksimal yang ditampilkan oleh beberapa menteri membuat isu reshuffle kabinet kembali menyeruak seperti ketika periode kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu 2004-2009.

Reshuffel  kabinet yang dilakukan Presiden SBY pada saat periode pertama memang membawa dampak positif bagi pemerintahan dan juga pribadi presiden. Pemerintahan saat setelah dilakukan reshuffle lebih stabil dan membawa dampak pada perekonomian negara yang meningkat yang kemudian diklaim sebagai keberhasilan kabinet Indonesai bersatu jilid I. Hal itu juga yang membawa dampak meningkatnya kembali popularitas Presiden SBY setelah sempat menurun.

Keberhasilan reshuffle kabinet saat itu tidak terlepas dari peran wakil presiden Jusuf Jalla yang juga sebagai ketua partai Golkar yang senantiasa menjadi pendukung kebijakan Presiden SBY. Bahkan tercatat beberapa kali ketika Prsedien SBY mendapat masalah dalam mengeluarkan kebijakan maka Partai Golkar lah yang memasang badan untuk menjadi pendukung tentunya selain partai demokrat.

Kondisi reshuflle kabinet saat itu berbeda dengan kondisi sekarang, karena Kabinet yang dibentuk Presiden SBY tidak memiliki pendukung yang solid. Partai-partai koalisi seakan tidak kompak dalam mendukung kebijakan Presiden, bahkan sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada berakhirnya koalaisi.

Agenda reshuffle kabinet juga ternyata menyentuh nama-nama beberapa menteri yang berasal dari partai koalisi seperti partai Golkar, PKS, PAN dsb. Jika memang reshuflle benar terjadi, apalagi berasal dari menteri partai koalisi, maka koalisi yang dibangun oleh Presiden SBY akan berubah dan tidak menutup kemungkinan partai diluar koalisi seperti PDI P dan Gerindra bisa masuk dalam koalisi. Hal ini setelah beberapa saat lalu ada beberapa kader partai yang saling bertemu atau mengeluarkna pernyataan yang terindikasi untuk menjalin hubungan.

Yang perlu kita cermati, apakah reshuffle bisa membawa dampak baik bagi pemerintahan dan juga popularitas SBY, sementara dibidang penegakan hukum (KKN) masih belum jelas. Tentunya meskipun dilakukan reshuflle kabinet tetapi tidak diikuti dengan perbaikan dalam berbagai bidang khusunya pemberantasan KKN, maka pemerintahan kabinet Indonesia bersatu jilid II tidak akan sukses dan citra SBY pun akan tetap turun. Memang pada pemilu 2014 SBY tidak dapat lagi mencalonkan sebagai Presoden kembali, namun popularitas dan keberhasilan pemerintah akan memberi jalan kepada partai demokrat dan teman-teman dekatnya untuk bisa mempertahankan kemenangan dan menjadi lebih maju.

Bagaimana menurut anda dengan adanya reshuflle kabinet, apakah bisa membawa dampak positif bagi Indoensia? Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Presiden SBY selain melakukan reshuflle kabinet untuk memperbaiki pemerintahan?

Gelombang Unjuk Rasa di Timur Tengah, Antara Suara Rakyat atau Intervensi?

Gelombang Unjuk Rasa di Timur Tengah,

Antara Suara Rakyat atau Intervensi?

Beberapa minggu terakhir ini timur tengah menjadi pusat perhatian dunia. Tidak lain karena banyaknya gelombang unjuk rasa di Negara-negara timur tengah yang menuntut adanya reformasi pemerintahan dan penggantian penguasa yang memang sudah berpuluh-puluh tahun memimpin Negara-negara tersebut. Selain itu, hal sama yang menjadi tuntutan rakyat di Negara-negara timur tengah adalah adanya akses keterbukaan informasi serta hak-hak rakyat yang selama ini dikekang oleh pemerintah dibebaskan.

Memanasnya kondisi di Timur tengah diawali dari gelombang unjuk rasa yang terjadi di Negara Tunisia (Afrika) yang dipimpin oleh Presiden Ben Ali yang sudah berkuasa lebih dari 2 dasawarsa. Rakyat merasa hak-hak pribadi dikekang oleh penguasa, ditambah dengan permasalahan kemiskinan yang melanda sebagian rakyat di Tunisia. Apalagi dalam kepemimpinan Ben Ali terjadi penyelewengan harta Negara yang digunakan oleh keluarga dari Ben Ali. Carut-marutnya kondisi Negara memaksa rakyat turun jalan menuntut Presiden Ben Ali mundur dari jabatannya. Begitu besarnya unjuk rasa mengakibatkan Presiden Ben Ali melarikan diri keluar negeri dan akhirnya menyerahkan kekuasaan yang selama ini dipegangnya.

Beberapa saat setelah lengsernya pemimpin Tunisia, mengakibatkan Negara-negara disekitarnya ikut bergejolak seperti Mesir. Negara Mesir dipimpin oleh Presiden Hosni Mubarok selama 30 tahun dan akan berakhir pada September 2011. Namun sebelum habis masa jabatannya, Hosni Mubarok sudah menyiapkan putranya untuk maju dalam pemilu yang akan datang. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu gelombang unjuk rasa di Mesir, selain karena rakyat mesir yang sudah begitu menderita ketika dipimpin oleh Hosni Mubarok. Pada awal munculnya gelombang unjuk rasa di Mesir Presiden Hosni Mubarok tidak bergeming dari tuntutan mundur yang disuarakan rakyat, namun karena begitu dahsyatnya unjuk rasa dan tekanan dari Negara lain (Amerika) agar pemerintah tidak keras dalam memperlakukan unjuk rasa dan mau mendengar aspirasi rakyat, akhirnya Hosni Mubarok resmi mundur dari kursi Presiden hari jum’at, 11 Februari 2011.

Pasca gelombang Tunisia dan Mesir yang berhasil menggulingkan Pemerintahan yang sudah bertahun-tahun berkuasa, kini Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika yang berbasis Islam juga ikut memanas menginginkan adanya pergantian pemerintahan dan pemenuhan hak-hak rakyat. Seperti yang terjadi di Yaman, Bahrain, Iran, dan Libya.

Banyak pihak menduga peristiwa yang terjadi di Negara-negara berbasis islam tersebut syarat dengan kepentingan luar negeri atau ada intervensi dari Negara asing. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU KH. Said Agil Siradj dalam menanggapi kerusuhan di Mesir “Detik-detik ini sedang terjadi krisis yang luar biasa di Mesir. Saya yakin itu bukan tanpa kebetulan, tapi merupakan 'by design'. Walaupun memang faktor internal juga kacau-balau," ujar Said saat membuka Raker Fraksi PKB di Jakarta, Senin (31/1/2011). Pernyataan adanya campur tangan asing juga disampaikan oleh Presiden Libya "Saya takut akan revolusi Tunisia karena saya melihat adanya intevensi asing … Intervensi tersebut memberikan keuntungan untuk kepentingan asing," Gaddafi (25/1/2011).

Tuduhan adanya campur tangan asing bisa saja benar karena selama ini Negara-negara barat yang dipelopori Amerika ingin menghancurkan Negara-negara Islam. Tentu ada yang lewat invasi (penyerangan) seperti Irak, Afganistan dan ada yang dengan membuat kekacauan di Negara Islam seperti di Tunisia dan Mesir.

Melihat kondisi tersebut maka sudah saat nya kita sebagai umat islam untuk merperkuat ukhuah islamiah (persatuan diantara umat islam) sehingga tidak mudah diacak-acak oleh Negara-negara yang ingin menghancurkan Islam. Ibarat pepatah “Bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh”.